Sejarah Demokrasi di Indonesia dan Pencetusnya

Yusuf C
Mei 14, 2021
Umum

Sejarah demokrasi di Indonesia terbagi ke dalam berbagai fase. Setiap fase berlangsung dari periode tertentu ke periode lainnya. Secara garis besar, sejarah singkat demokrasi Indonesia terbagi ke dalam tiga fase utama. Masing-masing adalah masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin dan fase demokrasi Pancasila.

Setiap fase demokrasi yang berlangsung di negara kita tersebut memiliki ciri khas dan karakteristik. Negara Indonesia yang merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 tentunya sudah cukup lama perjalanan yang telah dilaluinya. Tentu saja, pergolakan politik dan sistem demokrasi pun berjalan secara dinamis. Yang patut membanggakan, para Founding Father tanah air kita yang telah merintis dalam proses pembangunan sistem demokrasi di Indonesia.

Pengertian demokrasi secara singkat adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Para wakil rakyat yang duduk dalam parlemen adalah pilihan rakyat. Demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang paling tepat bagi negara Indonesia. Namun dalam penerapan demokrasi di negara kita tidak selamanya berjalan mulus.

Pada tahun 1945 sampai tahun 1959, Indonesia menganut demokrasi parlementer. Yang ditandai dengan bermunculan partai-partai politik baru dan mengusung konsep parlemen. Yang menjadi kekurangan demokrasi parlementer adalah rawan terjadinya dominasi Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik dalam perpolitikan di tanah air. Yang membuat mudahnya persatuan bangsa Indonesia tercerai berai.

Sejarah demokrasi di Indonesia dilanjutkan pada tahun sebelum 1966. Pada periode ini diterapkan demokrasi. Demokrasi yang diusung oleh Indonesia yakni Demokrasi Pancasila yang sudah menyimpang hingga membentuk Demokrasi Parlementer. Yang menjadi ciri khas demokrasi ini adalah Presiden sangat dominan dalam pemerintahan dan politik Indonesia.

Untuk lebih jelas, berikut ini kekurangan demokrasi terpimpin, antara lain:

Peran Tentara dan Polisi yang tergabung dalam ABRI sangat luas
Komunis mempengaruhi politik Indonesia
Partai politik memainkan peran yang sangat terbatas

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Para pemimpin negara Indonesia terus mengambil bentuk demokrasi yang tepat bagi negara Indonesia. Namun tidak ada yang tepat. Demokrasi yang terbaik bagi Indonesia belum didapatkan. Demokrasi parlementer yang diusungnya pasca merdeka tidak membuahkan hasil positif. Yang kemudian beralih ke demokrasi terpimpin.

Melihat sejarah demokrasi di Indonesia dimulai dari demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin mengalami kegagalan. Setelah itu Bapak Pendiri Bangsa mencari demokrasi yang tepat bagi bangsa Indonesia. Sampai didapatkanlah demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Sistem pemerintahan rakyat yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Fase demokrasi Pancasila dimulai dari tahun 1966 sampai tahun 1998 yang dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto. Masa ini disebut juga masa Orde Baru. Walaupun menerapkan demokrasi Pancasila, kenyataannya menerapkan sistem presidential dan masih banyak hal yang menyimpang dari demokrasi Pancasila pada masa ini.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi terbaik bagi negara Indonesia. Yang mana demokrasi ini mengacu pada UUD 1945, Pancasila dan TAP MPRS/MPR. Berkat demokrasi Pancasila ini berbagai suku, adat istiadat dan budaya yang terdapat banyak di Indonesia dapat disatukan. Demokrasi Pancasila pada saat itu menjadi terkenal di dunia dan mendapatkan pujian dari berbagai negara sebagai pemersatu suku-suku dan banyak perbedaan di Indonesia.

Yang menjadi dasar, negara Indonesia memilih Demokrasi Pancasila adalah terdapatnya penyelewengan terhadap demokrasi Pancasila. Sudah ditetapkan sebelumnya oleh Bapak Pendiri Bangsa bahwa demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan Indonesia. Namun kenyataannya, demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi terpimpin.

Pada jaman Presiden Soeharto mulai menjalankan demokrasi Pancasila dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila beserta butir-butirnya. Demokrasi Pancasila yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru tak berjalan mulus. Masih banyak penyimpangan dan sistem demokrasi menampilkan demokrasi Presidensial.

Sejarah Singkat Demokrasi Indonesia

Pada awal kemerdekaan Indonesia merupakan fase yang menyenangkan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Karena pada periode ini, Indonesia benar-benar merdeka sepenuhnya. Para penjajah Belanda dan Jepang sudah terusir dari bumi pertiwi. Dasar negara sudah terbentuk dan tinggal menerapkan sistem pemerintahan demokrasi.

Sejarah singkat demokrasi Indonesia memperlihatkan demokrasi yang kita jalankan belum tampak jelas pada awalnya. Indonesia masih mencari formula yang tepat bagi sistem demokrasi. Seiring berjalan waktu, terbentuklah sistem demokrasi dalam negara kita. Menurut para pakar ketatanegaraan, sistim demokrasi yang kita jalankan sesudah kemerdekaan adalah demokrasi parlementer.

Lihat juga Apa Isi Perjanjian Renville dan Dampaknya

Demokrasi parlementer membuat sebuah partai politik dapat menguasai pemerintahan dan negara secara dominan. Dirasa kurang tepat dan tidak efektifnya sistem demokrasi parlementer mendorong Indonesia menganut sistem demokrasi baru bernama demokrasi terpimpin.

Sejarah demokrasi di Indonesia juga diwarnai dengan demokrasi terpimpin yang membuat wewenang presiden semakin luas. Dinilai tidak efektif dalam membangun Indonesia maka demokrasi terpimpin menuai banyak kecaman. Bangsa Indonesia menuntut demokrasi terpimpin dikembalikan kepada demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Demokrasi Pancasila baru diterapkan pada masa orde baru. Demokrasi pancasila yang dijalankan oleh pemerintahan orde baru berlangsung lama sampai 32 tahun. Namun seiring terjadinya banyak penyimpangan dari demokrasi pancasila membuat masyarakat menuntut penggantian Presiden Soeharto. Pada akhirnya, Presiden Soeharto mundur dari kursi jabatan Presiden dan digantikan oleh wakilnya, BJ Habibie.

Pada tahun 1999 atau jaman Presiden BJ Habibie, demokrasi yang dijalankan lebih luas dan mengacu pada demokrasi Pancasila. Partai-partai politik diberikan kebebasan untuk berdiri dan berpartisipasi dalam perpolitikan Indonesia. Parta politik berjumlah semakin banyak yang asalnya tiga partai politik utama di masa orde baru yakni PPP, Golkar dan PDI. Kebebasan pers dibuka seluasnya.

Pencetus Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi yang diterapkan pada sistem pemerintahan dan negara tidak lahir dengan sendirinya. Sejarah demokrasi di Indonesia juga berkaitan dengan beberapa tokoh dan Bapak Pendiri Bangsa yang mengusulkan dan menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahan dan negara Indonesia. Dengan pertimbangan banyaknya kelebihan dan jenis sistem negara yang sangat ideal bagi Indonesia.

Adapun pencetus demokrasi di Indonesia yang paling utama terdapat tiga orang yakni Soetan Syahrir, Mohammad Hatta dan Soekarno. Ir Soekarno memandang demokrasi yang tepat bagi Indonesia adalah demokrasi Indonesia yang memuat nilai-nilai perjuangan dari cita-cita kemerdekaan.

Sedangkan menurut Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia adalah demokrasi secara menyeluruh yang termasuk demokrasi secara politik dan ekonomi. Dalam hal ini, Mohammad Hatta bercita-cita menjalankan demokrasi menyeluruh pada pemerintahan Indonesia yaitu demokrasi ekonomi dan politik. Rakyat berdaulat dalam soal politik dan juga ekonomi.

Pencetus demokrasi di Indonesia lainnya adalah Soetan Syahrir. Beliau sangat berbeda dengan pandangan Ir Soekarno dan Mohammad Hatta tentang demokrasi. Jika Ir Soekarno dan Mohammad Hatta sangat tidak setuju dengan demokrasi barat yang cenderung menampilkan kapitalisme maka Soetan Syahrir tidak setuju kepada demokrasi komunis dan sosialis.

Pandangan ketiga tokoh Bapak pendiri bangsa dan negara Indonesia tersebut turut mewarnai perkembangan dan sejarah demokrasi di Indonesia secara luas pada masa selanjutnya. Indonesia sudah ditetapkan sebagai negara demokrasi. Sampai saat ini proses demokrasi di Indonesia berjalan baik dan membuat banyak negara berdecak kagum. Pada akhirnya, negara Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.

Mengenal Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila menjadi salah satu sistem demokrasi yang dijalankan di tanah air. Demokrasi ini sangat berbeda dengan demokrasi yang jalankan oleh negara-negara barat. Penerapan demokrasi Pancasila di negara Indonesia selepas Indonesia memasuki orde baru. Demokrasi Pancasila adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi, yang diutamakan dalam sistem demokrasi adalah kehendak rakyat.

Demokrasi Pancasila sudah hadir sejak lama sebagai bentuk perlawanan terhadap demokrasi terpimpin era Orde Lama. Pada era orde baru, pemerintah mempopulerkan demokrasi Pancasila. Lalu bagaimana bentuk demokrasi Pancasila itu? Kita bisa melihatnya berdasarkan sila keempat Pancasila yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran / perwakilan.”

Demokrasi Pancasila adalah sebuah pemerintahan untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat yang berjalan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan yang maha Esa, Persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/ perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia sudah sangat bagus. Namun yang menjadi kendalanya adalah pada pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan sering terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan demokrasi Pancasila. Sejarah demokrasi di Indonesia telah mencatat pada jaman orde baru yang menjalankan pemerintahan secara manipulatif dan represif. ABRI diberikan posisi penting dalam aktivitas ekonomi, birokrasi, kabinet dan wakil di MPR dan DPR.

Perkembangan Demokrasi Indonesia Pada Saat Ini

Mengenai perkembangan demokrasi Indonesia pada saat ini telah berlangsung secara lancar. Akan tetapi, pada aspek lain terdapat penyimpangan demokrasi. Untuk melihat perkembangan demokrasi di Indonesia terbaru maka hal yang menjadi sorotan utama adalah dua hal yakni pelemahan demokrasi dan penguatan demokrasi.

Pelemahan sebuah sistem demokrasi tentu saja banyak contohnya. Salah satunya adalah otoriter. Saat ini Indonesia bukan negara otoriter. Adapun Presiden Jokowi tidak bisa berbuat secara otoriter. Hal tersebut tak terlepas dari sistem pembagian kekuasaan yang dijalankan pada sistem demokrasi Indonesia sekarang ini.

Kalau berbicara tentang sejarah demokrasi di Indonesia terkesan berjalan biasa-biasa saja. Kecenderungan untuk melakukan penguatan demokrasi tidak ada. Sedangkan pelemahan demokrasi mulai timbul gejala-gejalanya walaupun tidak signifikan. Banyak pakar menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini mengarah pada post demokrasi.

Berikut ini beberapa kondisi perkembangan demokrasi Indonesia pada saat ini yang sebaiknya kita tahu.

1.Masyarakat masih terbatas untuk terlibat dalam bidang politik. Hanya sebatas ikut serta menjadi pemilih dalam Pemilu. Sedangkan yang memiliki keluasan dalam dunia politik adalah para elit politik yang bisa berasal dari lingkungan pemerintahan maupun DPR.

2.Fungsi partai politik bukan lagi alat untuk memperjuangkan cita-cita rakyat Indonesia atau untuk kepentingan umum. Namun partai politik saat ini cenderung berfungsi untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

3.Pencitraan. Demokrasi di Indonesia yang mendapat tugas untuk mendorong berdirinya partai politik membuat beberapa tokoh dan orang mendirikan partai politik. Tujuan partai politik itu untuk mendapatkan kekuasaan. Salah satu yang dipilihnya dengan mengedepankan pencitraan.

4.Menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Demokrasi Indonesia yang bergulir di negara dirasakan tidak berdampak langsung pada masyarakat. Beberapa partai politik dan anggota dewan yang dipilihnya melanggar hati nurani rakyat dan tidak menyuarakan kepentingan rakyat.

Hal inilah yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap perpolitikan di tanah air. Dampaknya tingkat partisipasi rakyat dalam proses pemilihan umum sangat rendah.

Perkembangan dan sejarah demokrasi di Indonesia pada saat ini semakin mengkhawatirkan. Menurut para pakar tatanegara, demokrasi Indonesia tanpa demos. Dalam arti, sangat lemah terkait fungsi lembaga kehakiman, DPR dan partai politik terhadap Pemerintahan. Ditambah lagi, dengan mulai munculnya sikap anti kritik kepada pemerintahan dari lembaga akademisi, LSM dan pers.