Pelaksanaan politik etis yang juga disebut sebagai politik kewajiban adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi rakyat Indonesia sebagai kewajiban moral dan politik penjajahan. Politik etis memainkan peran penting dalam pergerakan nasional dan pembentukan bangsa Indonesia dengan diterapkannya kebijakan tersebut. Artikel ini Edumaster akan berfokus pada sejarah pelaksanaan politik etis, hal yang dilakukan dalam pelaksanaan, contoh pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan, serta dampak pelaksanaan politik etis.
Sejarah Pelaksanaan Politik Etis dalam Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia
Pelaksanaan Politik Etis adalah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di antara penduduk asli Hindia Belanda. Kebijakan ini dipandang sebagai kewajiban moral pemerintah kolonial setelah melakukan eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja Indonesia secara besar-besaran. Dalam perkembangannya, politik etis memiliki kaitan yang kuat dengan perkembangan pergerakan nasional di Indonesia dan menumbuhkan perasaan nasionalis yang lebih intensif di kalangan penduduk asli Indonesia.
Sistem tanam paksa (cultuurstelsel) diprakarsai oleh Belanda pada abad ke-19 dan berhasil menghasilkan banyak pemasukan bagi pemerintah kolonial, namun hal ini harus dibayar dengan banyak kerugian bagi penduduk Indonesia. Sistem ini memaksa para petani pribumi untuk menanam tanaman komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan gula, yang mana banyak di antaranya dirampas oleh Belanda. Kondisi ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, baik dari kalangan intelektual maupun masyarakat Belanda sendiri yang mulai memperdebatkan moralitas dan dampak sosial dari kebijakan ini terhadap masyarakat Belanda.
Kritik sosial yang tajam lainnya adalah Multatuli, dengan karyanya “Max Havelaar” (1860) yang mengisahkan penderitaan rakyat Indonesia di bawah pemerintahan kolonial. Bagi banyak pembaca di Belanda, ini adalah pertama kalinya mereka disadarkan akan penderitaan yang terjadi di Hindia Belanda.
Pemerintah kolonial terbangun dari tidurnya untuk bertindak karena kritik dan tekanan dari para intelektual dan politisi di Belanda. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina dari Belanda mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai “Trias Politika,” yang mencakup tiga tujuan utama: Irigasi memiliki sisi makna lain – dapat merujuk pada emigrasi dan juga pendidikan. Tujuan-tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan status sosial-ekonomi rakyat Indonesia.
Gubernur Jenderal Belanda saat itu, J.P. Graaf van Limburg Stirum, adalah orang yang pertama kali menerapkan kebijakan ini. Politik etis mulai diterapkan dengan fokus pada tiga hal utama, yaitu modernisasi irigasi untuk meningkatkan produksi pangan untuk pertanian, proyek nasionalisasi pulau Jawa ke wilayah lain di Hindia Belanda, dan untuk kebutuhan pendidikan pribumi.
Seperti yang telah disebutkan di atas, selama periode ini penduduk asli Indonesia dan masyarakat Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Sekarang dapat dilihat bahwa pergerakan nasional mulai tumbuh dengan meluasnya kesadaran akan hak-hak politik dan sosial. Hal ini menyebabkan terbentuknya organisasi-organisasi nasionalis dan meningkatkan semangat perjuangan kemerdekaan.
Hal yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Politik Etis
Hal yang dilakukan dalam pelaksanaan politik etis yang merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan penduduk pribumi. Dalam penelitian ini, irigasi, emigrasi, dan pendidikan merupakan pilar-pilar utama yang digunakan dalam Politik Etis.
Berikut ini adalah penjelasan rinci dari masing-masing pilar tersebut, antara lain:
Irigasi
Irigasi merupakan salah satu faktor kunci yang membuat strategi Politik Etis menjadi efektif. Tujuan pengembangan sistem irigasi yang lebih baik adalah tujuan utama dari peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dilakukan di bidang irigasi:
Pembangunan dan Perbaikan Saluran Irigasi
Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah kolonial termasuk membangun saluran irigasi baru dan rehabilitasi saluran irigasi yang sudah ada untuk memastikan distribusi air yang merata di dataran ke lahan pertanian. Hal ini sangat membantu dalam mengatasi masalah kekeringan dan meningkatkan hasil panen para petani.
Pengelolaan Air yang Lebih Efisien
Sistem irigasi juga meningkatkan konservasi air dengan memungkinkannya untuk digunakan secara lebih ketat sehingga mengurangi pemborosan dan memastikan pasokan air sepanjang tahun.
Teknik Pertanian yang Lebih Baik
Dengan irigasi yang lebih baik, para petani menyadari pentingnya menerapkan praktik-praktik pertanian yang canggih seperti dua kali tanam padi dalam satu tahun.
Emigrasi
Emigrasi dalam pandangan Politik Etis adalah tindakan perpindahan individu dari daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi ke daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah. Tujuan umum dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan juga untuk mendorong produktivitas di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah. undefined
Pemindahan Penduduk ke Luar Jawa
Pemerintah kolonial memindahkan banyak penduduk Jawa ke tempat lain seperti Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Program ini disebut “transmigrasi”.
Hibah Tanah dan Bantuan Pertanian
Mereka yang direlokasi diberikan lahan untuk bercocok tanam, bibit, peralatan pertanian, dan bahkan dilatih untuk memulai kehidupan baru di daerah tujuan.
Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tujuan
Pemerintah kolonial juga menyediakan modal sosial utama seperti jalan, irigasi, dan sistem kesehatan untuk mendukung para transmigran dan juga mengembangkan daerah tujuan emigrasi untuk kegiatan ekonomi.
Edukasi
Pendidikan atau edukasi adalah salah satu hal terpenting dalam menjalankan Politik Etis. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk memajukan taraf hidup di Hindia Belanda adalah dengan berinvestasi pada sumber daya manusia. Beberapa langkah yang diambil dalam bidang pendidikan antara lain:
Pendirian Sekolah untuk Pribumi
Pemerintah kolonial bertanggung jawab atas pendidikan sekolah dasar dan menengah yang disediakan untuk anak-anak pribumi. Masalah pendidikan adalah kurikulum yang terdiri dari hal-hal seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta informasi praktis yang dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Pelatihan Guru
Untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, pemerintah kolonial juga mengadakan pelatihan bagi para guru pribumi. Tujuan dari program pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mengajar dan pengetahuan tentang praktik mengajar di antara para guru.
Pendidikan Tinggi
Pemerintah kolonial juga mengakui tingkat pendidikan lainnya, dan penduduk pribumi diberi kesempatan untuk menghadiri lembaga pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan melalui pendirian sekolah tinggi teknik dan kejuruan serta universitas yang menawarkan program studi di berbagai bidang.
Demikian beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan politik etis pada masyarakat Indonesia melalui penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Sehubungan dengan motif pertama, pembangunan irigasi membawa hasil yang lebih tinggi di bidang pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Dengan demikian, program emigrasi bermanfaat dalam hal mengurangi jumlah penduduk di Jawa yang sudah terlalu padat dan juga mengembangkan daerah-daerah terbelakang. Di sisi lain, pendidikan mengembangkan kelas pemimpin baru yang tercerahkan bersama dengan para pejuang kemerdekaan yang menginspirasi Indonesia untuk merdeka.
Contoh Pelaksanaan Politik Etis di Bidang Pendidikan
Pada awal abad ke-20, pelaksanaan politik etis memiliki pengaruh besar terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Di bawah kebijakan ini, pemerintah kolonial Belanda menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pribumi untuk mengakses pendidikan serta kualitas pendidikan yang diterima. Langkah-langkah ini tidak hanya mempengaruhi sistem pendidikan dan perubahan strukturalnya, tetapi juga memainkan peran penting dalam proses pembentukan kesadaran bangsa Indonesia dan perjuangan kemerdekaan.
Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan, antara lain:
Pendirian Sekolah-sekolah Pribumi
Salah satu langkah pertama dalam pelaksanaan Politik Etis adalah pendirian sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi. Pada awalnya, pendidikan di Hindia Belanda sangat terbatas dan lebih banyak diarahkan untuk anak-anak keturunan Eropa atau golongan elite pribumi. Namun, dengan diperkenalkannya Politik Etis, pemerintah kolonial mulai membuka sekolah-sekolah dasar (Hollandsch-Inlandsche School atau HIS) yang dikhususkan untuk anak-anak pribumi.
Sekolah-sekolah ini mengajarkan mata pelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta pengetahuan tentang administrasi dan keterampilan praktis. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan dasar yang dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari dan, pada saat yang sama, mempersiapkan mereka untuk pekerjaan di sektor administratif dan teknis.
Pendirian Sekolah Lanjutan
Selain sekolah dasar, pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah lanjutan (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO) dan sekolah menengah atas (Algemene Middelbare School atau AMS). Sekolah-sekolah ini menyediakan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih mendalam dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, matematika, dan bahasa asing. Dengan pendidikan lanjutan ini, diharapkan lulusan dapat berperan lebih besar dalam administrasi kolonial dan membantu meningkatkan efisiensi pemerintahan.
Pelatihan Guru
Pelaksanaan Politik Etis juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah pelatihan guru (Kweekschool) untuk melatih guru-guru pribumi yang kompeten. Para guru ini tidak hanya diberikan pengetahuan tentang mata pelajaran yang akan diajarkan, tetapi juga metode pengajaran yang efektif. Dengan adanya guru-guru yang terlatih, diharapkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah pribumi dapat meningkat secara signifikan.
Pendirian Perguruan Tinggi
Pada tahun 1920-an, pemerintah kolonial mulai mendirikan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan yang lebih tinggi bagi masyarakat pribumi. Salah satu contoh penting adalah pendirian Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1920. Perguruan tinggi ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan pendidikan teknik dan ilmiah bagi masyarakat Indonesia, serta menghasilkan tenaga ahli yang dapat membantu pembangunan infrastruktur dan industri di Hindia Belanda.
Program Beasiswa
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, pemerintah kolonial juga menyediakan program beasiswa bagi siswa-siswa pribumi yang berprestasi. Beasiswa ini memberikan kesempatan bagi siswa dari kalangan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya program beasiswa, lebih banyak anak-anak pribumi yang dapat mengakses pendidikan berkualitas dan berpotensi menjadi pemimpin masa depan.
Kurikulum yang Terintegrasi
Kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah pribumi di bawah Politik Etis juga mengalami perubahan signifikan. Kurikulum ini dirancang untuk tidak hanya mengajarkan pengetahuan dasar, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang diharapkan dapat membentuk karakter siswa. Pendidikan agama, kewarganegaraan, dan budaya lokal menjadi bagian integral dari kurikulum, dengan tujuan untuk memperkuat identitas dan kesadaran nasional siswa.
Peran Tokoh Pendidikan
Pelaksanaan Politik Etis di bidang pendidikan juga didorong oleh peran tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh. Salah satu tokoh penting adalah Ki Hajar Dewantara, yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan nasional dan memperjuangkan hak pendidikan bagi masyarakat pribumi. Ki Hajar Dewantara mengajarkan metode pendidikan yang menekankan pada kebebasan berpikir dan belajar, serta pentingnya nilai-nilai budaya lokal.
Pelaksanaan Politik Etis di bidang pendidikan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan yang lebih baik membuka peluang bagi generasi muda Indonesia untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam perjuangan kemerdekaan.
Dampak Pelaksanaan Politik Etis
Perubahan yang dibawa oleh pembentukan Politik Etis memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, reformasi ini terbukti efektif dalam menghasilkan perubahan positif di beberapa bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Fasilitas pendidikan dan kesehatan adalah beberapa bidang yang paling dapat dilihat dan memberikan keuntungan yang nyata bagi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur lebih banyak memberikan keuntungan ekonomi.
Namun demikian, pelaksanaan politik etis juga menghadapi kritik dalam implementasinya. Mereka mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan cukup banyak ketentuan bagi masyarakat adat dan gagal mengatasi masalah mereka secara efektif. Namun, pendidikan dan kesehatan yang diinformasikan dan perubahan penting dalam status mereka tidak menghilangkan struktur kolonial yang mendominasi proses politik dan ekonomi Indonesia.
Kesimpulannya, Peran pelaksanaan politik etis selama pergerakan nasional Indonesia sangat signifikan. Meskipun kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif, kebijakan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan masyarakat, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlunya berjuang untuk kemerdekaan. Jangan biarkan kesulitan belajar menghalangimu! Dengan mengikuti bimbingan Les Privat Edumaster yang siap membantu kamu mengatasi tantangan belajar dan meraih prestasi terbaik di sekolah.
